Merencanakan Keuangan Keluarga, Mengelola Berkat Tuhan

Oleh: Ditto Santoso

Mengapa Keuangan?

Pernahkah terpikir oleh Anda berapa banyak kata “uang” ditemukan dalam Alkitab? Berdasarkan beberapa sumber, terdapat lebih dari 700 ayat yang secara langsung menunjuk pada penggunaan uang dan lebih dari 175 kali kata “uang” muncul dalam Alkitab. Jumlah ini belum termasuk istilah-istilah yang menyangkut dengan mata uang, seperti dinar, talenta, duit, dan sebagainya. Kata “kaya” muncul lebih dari 100 kali, kata “hutang” muncul 50 kali. Informasi ini dapat terus bertambah jika memasukkan kata-kata yang terkait dengan aset atau kekayaan seseorang atau tokoh dalam Alkitab. Misalnya ternak, tanah, emas, rumah, dan lain-lain. Beberapa hal yang disebut terakhir merupakan indikator kekayaan orang pada zaman dahulu dan beberapa diantaranya masih relevan di masa kini.

Pernahkah Anda memperhatikan, seberapa sering Yesus berbicara mengenai uang, kekayaan, atau menggunakan simbol-simbol dalam perumpamaan yang Ia sampaikan dalam pengajarannya kepada para murid ataupun orang banyak. Dalam beberapa perikop, dapat ditemukan Yesus menggunakan simbol-simbol berupa aset atau kekayaan pribadi hal-hal tersebut, misalkan Matius 18:23-35; 13:44-46; 20:1-16; 25:14-30; dan Lukas 7:40-43; 12:13-34; 16:1-13; 19:11-27. Demikian pula dalam kotbah di bukit, Yesus juga memasukkan pokok bahasan tentang harta kekayaan (bdk. Matius 6: 19).

Memandang bahwa banyak ayat dan perikop dalam Alkitab yang menyinggung soal uang maupun kekayaan, sekilas dapat dipahami mengapa ini menjadi penting dibahas. Uang dan kekayaan merupakan hal duniawi yang dekat dengan kehidupan manusia. Karena unsur kedekatan itulah, sangat mungkin bagi Allah dalam menyampaikan firman-Nya menggunakan analogi-analogi yang dekat dengan kehidupan manusia agar lebih mudah dicerna. Bahkan secara langsung, Allah berbicara bahwa umat-Nya perlu memiliki cara pandang tersendiri terhadap uang. Mengapa demikian? Karena uang bisa menjadi jalan untuk menyalurkan berkat Tuhan (bdk. 2 Korintus 9: 6-8) atau bisa menjerumuskan manusia dalam kesulitan dan kejahatan (bdk. 1 Timotius 6: 10). Karena itu, pengelolaan keuangan pribadi ataupun keluarga patut menjadi perhatian penting, termasuk dalam karya pelayanan Gereja. Umat Allah diharapkan dapat mengelola keuangan secara bijak, sehingga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan dan menyalurkan berkat Tuhan. Dan tentu saja, uang bukanlah tujuan, melainkan cara, karena yang terpenting justru adalah mengumpulkan harta di Surga (bdk. Matius 6: 19-20, Lukas 12: 16-21).

Perencanaan Keuangan Keluarga dan Berkat Tuhan

Pada masa sekarang ini, masyarakat harus berhadapan dengan konsumerisme yang meluas. Orang didorong untuk berbelanja banyak hal, termasuk hanya untuk memuaskan nafsu memiliki saja. Diskon bertebaran dimana-mana (bahkan menumpang label suci dengan menjual “Christmas Sale” atau “Lebaran Sale”), produk-produk yang uptodate selalu menantang untuk dibeli, selalu memancing orang untuk “lapar mata”. Akibatnya, jika tidak pandai-pandai dalam mengelola keuangan keluarga, bukan tak mungkin akan terjebak dalam arus besar konsumerisme ini. Lantas, keluhan semacam inilah yang akan terdengar, “Aduuh! Bagaimana, sih? Gaji sudah naik, penghasilan tambahan sudah di tangan. Kenapa ya selalu saja tidak cukup? Habis bulan, habis duit. Jangankan menunggu bulan habis. Pertengahan bulan saja sudah habis?!”

Pernah berada dalam situasi seperti ini? Kira-kira, apa sebabnya? Manakah diantara faktor-faktor ini yang mempengaruhi ketidakcukupan penghasilan setiap bulannya. Inflasi yang lebih tinggi? Hutang yang berlebih? Gaya hidup? Pengeluaran yang besar pasak daripada tiang? Inikah masalah yang umum dihadapi oleh keluarga di Indonesia? Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Pada titik inilah sebenarnya dibutuhkan sebuah perencanaan keuangan keluarga (family financial planning) yang bijak. Kembali pada pertanyaan, mengapa diperlukan? Karena sesungguhnya keuangan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, bukanlah pertama-tama karena hasil kerja kerasnya, melainkan adalah berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik (bdk. Matius 25: 14-30).

Perencanaan keuangan keluarga merupakan proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Cara pencapaiannya bisa dalam bentuk memburu pendapatan, menabung, ataupun melakukan investasi. Tahap-tahap yang perlu dilakukan diantaranya mengetahui dimana posisi keuangan keluarga saat ini, menetapkan tujuan keuangan keluarga, merancang anggaran, dan akhirnya melaksanakan. Ketika proses pelaksanaan telah berjalan pun, review perlu dilakukan untuk melihat kembali sejauh mana rencana yang ada perlu disesuaikan.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan keluarga ialah pertama-tama membangun habitus positif untuk melakukan perencanaan itu sendiri. Yesus sendiri pernah menyampaikan pentingnya perencanaan (bdk. Lukas 14: 28-30). Sering kali kita dihadapkan pada pertanyaan ”untuk apa?” atau ”kalau uangnya tidak ada, untuk apa dilakukan perencanaan?”. Niat untuk membangun kebiasaan positif perlu dibangun didepan. Ketika kebiasaan itu terbentuk, maka pengelolaan keuangan dapat dengan mudah dilakukan. Apa yang terjadi jika tidak ada perencanaan atau tidak disiplin dalam menjalankan perencanaan itu? Keluarga akan mudah tergoda untuk melakukan pengeluaran keuangan yang tak perlu, bukan prioritas. Jika dibiarkan terus-menerus, neraca keuangan keluarga akan oleng pula. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Inspirasi dari A’a Gym tepat untuk membangun habitus baru yang positif ini, ”Mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah sekarang.”

Hal berikutnya yang perlu menjadi landasan dalam membangun perencanaan keuangan keluarga ialah komunikasi keluarga. Sebuah proses perencanaan akan berjalan baik jika komunikasi keluarga terbangun dengan baik. Keuangan keluarga bukanlah semata-mata urusan suami atau istri saja, melainkan dibangun dalam semangat kasih dan kebersamaan. Dari diskusi diantara keduanya, akan terpetakan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta apa yang bisa dilakukan untuk memenuhinya.

Memilah dan memilih untuk menyusun prioritas melakukan hal penting yang dilakukan dalam perencanaan keuangan keluarga. Perlu dibedakan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Apakah pos pengeluaran ini harus dipenuhi secepatnya? Apakah akan terjadi sesuatu yang mengancam kehidupan keluarga jika pengeluaran ini tidak dilakukan? Apakah jika pos pengeluaran ini tidak dipenuhi akan berakibat pada goyangnya aktivitas-aktivitas utama seperti usaha keluarga? Tentu akan banyak pos pengeluaran yang akan dipenuhi. Tentu hal ini harus dikelola secara bijak, apalagi ketika semuanya benar-benar merupakan kebutuhan. Perlu ditetapkan tingkat prioritasnya, diatur jadual pengeluarannya. Utamakan pos-pos tabungan dan investasi setelah kewajiban-kewajiban dibayarkan.

Last but not least, sudahkah dialokasikan pengeluaran untuk tabungan? Sangat dianjurkan untuk menempatkan pos tabungan sebagai pos pengeluaran yang wajib sifatnya. Dengan sifat yang demikian, maka pos tabungan sebaiknya dikeluarkan di awal ketika penghasilan diterima, bukan diambilkan dari sisa dana sesudah semua pengeluaran selesai dilakukan. Satu hal yang terpenting, ini tidak hanya berlaku untuk tabungan duniawi saja (tabungan dan investasi), melainkan juga tabungan surgawi. Sudahkah dialokasikan untuk kolekte atau persembahan  bagi Tuhan, karena inilah yang sesungguhnya menjadi “penjamin” keberlimpahan manusia di dunia (bdk. Matius 6:1-4; 2 Korintus 9: 6-15).

Tuhan memberkati kita semua dan selamat Paskah.

Penulis adalah Panitia Pendidikan CU Dian Padua

Artikel dimuat di Warta Paroki St.Thomas, Kelapadua, Depok, edisi khusus Paskah 2013



Credit Union: Pertama-tama, Lembaga Pemberdaya!

Oleh: Ditto Santoso

Lintasan Sejarah Credit Union

“Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang dewasa ini, terutama mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus pula” (Gaudium et Spes art.1). Seruan untuk berbuat di tengah ladang karya kemanusiaan merupakan panggilan yang ditujukan kepada umat Gereja. Salah satu ladang karya kemanusiaan umat Gereja ialah meningkatkan kualitas hidup manusia dalam hal sosial dan ekonomi.

Dalam ladang karya sosial-ekonomi yang sangat manusiawi ini muncul pendekatan dinamis dan progresif yang telah meretas sejak pertengahan abad XIX. Kala itu, revolusi industri sedang bergaung kencang. Namun, kondisi sosial ekonomi di Flammersfield – Jerman begitu memprihatinkan, terutama di kalangan buruh pabrik. Walikota Friederich Wilhelm Raiffesen menggerakkan para dermawan untuk mengumpulkan dana guna menolong kaum buruh yang miskin. Pendekatan derma dilakukan dan berujung pada kegagalan. Dari situlah Raiffesen menggerakkan kaum buruh untuk membangun credit union (dalam Bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai “koperasi kredit”).

Bila di Jerman gerakan credit union dipelopori oleh Raiffesen, Alphonse Desjardin di awal abad XX merintisnya di Kanada sehingga menjadikan negeri itu sebagai pusat gerakan credit union di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Gagasan credit union diusung oleh RP. Karl Albrecth SJ dan sahabat-sahabatnya yang berkarya di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang memprihatinkan di akhir 1960-an. Hingga tahun 2011 tercatat lebih dari 1.000 credit union primer yang tersebar di seluruh republik kita ini dengan jumlah aset 10 trilyun rupiah.

Dorongan para uskup di Indonesia untuk pengembangan credit union sebagai bagian dari karya pelayanan di tengah masyarakat luas dituangkan melalui Nota Pastoral KWI tahun 2006 yang bertemakan “Habitus Baru: Ekonomi yang Berkeadilan”. Disebutkan bahwa selain menyerukan keprihatinan terhadap kondisi sosial-ekonomi yang ada, aksi konkret perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (art. 19). Melalui nota pastoral ini pula, para uskup mendorong terciptanya tatanan sosial ekonomi yang mengedepankan kesetaraan martabat manusia, kesejahteraan bersama, solidaritas, dan subsidiaritas (art. 28). Credit union dipandang sebagai sebuah strategi yang memuat nilai-nilai tersebut dalam universalitas pelayanannya.

Pendekatan sosial-ekonomi dalam pelayanan kemanusiaan juga dipandang penting oleh Paus Benediktus XVI. Ini tersurat dalam 2 ensiklik yang dibuatnya dalam beberapa tahun terakhir, yakni “Deus Caritas Est” (2005) dan “Caritas in Veritate” (2009). Melalui “Caritas in Veritate”, Bapa Suci menggarisbawahi pentingnya tata kelola ekonomi yang harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pengembangan masyarakat itu sendiri, bukannya memperkaya satu orang atau kelompok dan memiskinkan yang lain (bdk. CIV art. 65). Bentuk credit union dianjurkan sebagai salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Lalu, agar pelayanan kemanusiaan dalam bidang sosial-ekonomi itu bisa berjalan efektif, beliau juga menekankan pentingnya organisasi yang efektif dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya serta komitmen pelayanan yang tinggi (bdk. DCE art. 21).

Pilar-pilar yang Memberdayakan

Apa yang membuat Gereja meyakini dan mendorong credit union diterapkan sebagai salah satu pendekatan penting pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi. Tentunya hal ini tak lepas dari filosofi yang diusung oleh credit union itu sendiri.

Credit union dikenal sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan keuangan bagi anggotanya. Namun perlu dipahami bahwa credit union tidaklah berkarya demi keuntungan finansial semata. Credit union pertama-tama hadir untuk menanggapi permasalahan sosial yang ada didepannya (bdk. sejarah berdirinya credit union yang dirintis oleh Raiffesen). Itulah mengapa, sangat ditekankan juga bahwa credit union bukanlah “sekumpulan modal” melainkan “sekumpulan manusia” yang saling percaya dan bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Hal tersebut diatas membawa kita semua pada pilar-pilar yang menjadi penyangga utama bangunan organisasi credit union. Pilar-pilar tersebut adalah pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Sebagaimana dikampanyekan oleh gerakan credit union di seluruh dunia, pendidikan diyakini sebagai kunci dalam merintis, mengembangkan, dan memelihara credit union itu sendiri. Pendidikan itu wajib hukumnya dalam credit union. Karenanya setiap orang yang baru saja bergabung dalam sebuah credit union primer diwajibkan mengikuti salah satu bentuk pendidikan, yaitu Pendidikan Dasar Anggota Credit Union. Melalui pendidikan, credit union mendorong anggotanya untuk membuka wawasan dan melihat permasalahan kehidupannya sehari-hari melalui perspektif pengembangan diri dan pengelolaan keuangan pribadi secara lebih bijak. Dalam jenis pendidikan tertentu, credit union juga membangun kapasitas anggotanya dalam membangun kepemimpinan dan organisasi di masyarakat. Dari sini kita dapat melihat, bahwa credit union tidak semata-mata mencari untung, melainkan lebih pada memberdayakan. “Uang bukanlah cara, melainkan sarana untuk mencapai tujuan,” demikian salah satu butir pemikiran Raiffesen.

Pilar kedua gerakan credit union adalah “swadaya”. Pemahaman mengenai swadaya menitikberatkan pada kemampuan seseorang atau organisasi yang mampu memberdayakan dirinya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara mandiri. Keswadayaan ini diwujudkan oleh credit union dengan mengajak anggota-anggotanya mengumpulkan modal secara kolektif dan mengelolanya untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Pilar ini mendorong anggota credit union untuk memberdayakan dirinya sendiri semaksimal mungkin tanpa harus menunggu bantuan dari luar. Disinilah credit union menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah lembaga pemberdaya. Salah satu bentuk konkret dari pilar swadaya ini ialah bahwa credit union secara tegas mengatakan “tidak” kepada bantuan atau modal finansial dari luar. Credit union mengumpulkan modal finansial hanya dari anggotanya. Karena itu, credit union merupakan milik seluruh anggotanya, bukan milik pengurus.

Pilar “solidaritas” merupakan semangat yang digemakan oleh credit union agar anggota saling membantu anggota yang lain melalui mekanisme keuangan mikro. “Saya susah, Anda bantu; Anda susah, saya bantu,” demikian ungkapan yang sering terlontar. Credit union tidak hanya mendorong anggota untuk memecahkan masalahnya sendiri, melainkan juga mendorongnya untuk membantu anggota lain memecahkan masalah mereka. Solidaritas ini diorganisir dalam kelompok-kelompok pelayanan credit union dimana kegiatan pendidikan juga terselenggara disitu dan anggota-anggota bisa saling berdiskusi satu sama lain untuk saling meneguhkan dan berbagi pengalaman.

Epilog

Memang tak sedikit credit union yang masih harus bergumul dengan permasalahan-permasalahan teknis seperti keanggotaan, administrasi, pengelolaan keuangan, pinjaman bermasalah, dan lain-lain. Tentunya ini merupakan jalan terjal untuk bisa mewujudkan sebuah pelayanan yang memberdayakan anggota dan masyarakat. Pelayanan yang profesional juga merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Namun kiranya semangat dasar credit union yang tercermin dalam tiga pilar tidak boleh sirna. Hal ini perlu disadari oleh semua pihak, juga oleh para pegiat credit union sendiri. Karena disana telah jelas disebutkan, bahwa credit union pertama-tama bukanlah lembaga keuangan. Credit union pertama-tama adalah lembaga pemberdaya!

 

 

Penulis adalah Panitia Pendidikan CU Dian Padua

Artikel dimuat di Warta Paroki St. Thomas, Kelapadua, Depok, edisi khusus Natal 2012

Sustainable Procurement: Wajib atau Sunnah?

Istilah “procurement” tentu tidak lagi asing dalam bidang kerja pelayanan kemanusiaan. Secara sederhana procurement merujuk pada suatu proses pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam kerja-kerja kemanusiaan, misalkan pembelian bahan makanan (food items), material untuk rumah tinggal sementara (temporary shelter), alat transportasi, dan lain-lain. Serangkaian tahap kegiatan terkandung dalam proses procurement, seperti pencarian informasi mengenai penyedia barang/jasa yang menjadi kebutuhan organisasi, meluncurkan penawaran tender, negosiasi, penyusunan kontrak pembelian, dan seterusnya. Sudah barang tentu rangkaian proses ini dilakukan untuk menjamin transparansi proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.

Dalam posisinya sebagai pembeli, organisasi kemanusiaan memiliki kepentingan atas kualitas barang/jasa yang dibeli, aspek logistik (pengiriman, kepabeanan), prosedur tender yang menjamin kompetisi yang adil dan transparan. Untuk respons pada masa tanggap darurat, kegiatan procurement juga mempertimbangkan aspek akses dan kecepatan. Karena untuk menyelamatkan nyawa dalam masa tersebut, bantuan kemanusiaan (fisik) harus bisa dikirimkan ke area terdampak secepatnya.

Pertanyaan berikutnya, terkhusus ditujukan kepada organisasi kemanusiaan, apakah dengan menjalankan rangkaian prosedur procurement sebagaimana disebutkan di atas sudah bisa dipandang cukup?

Dalam satu dasawarsa terakhir, di kalangan komunitas organisasi kemanusiaan internasional muncul pencerahan baru mengenai pengadaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan pelayanan kemanusiaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain: pertama, efisiensi mengingat besarnya nominal pengadaan barang dan jasa untuk bantuan kemanusiaan internasional; dan kedua, dorongan untuk lebih mengedepankan sumberdaya lokal atau regional daripada mengimpor dari negara atau sekelompok negara tertentu. Pertimbangan ketiga menambah penting perlunya sebuah proses procurement dilakukan secara tepat, yaitu dengan meningkatnya visi untuk mendukung aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mendorong keselarasan antara kelestarian ekonomi dan lingkungan serta kemaslahatan sosial pada masa kini tanpa mengabaikan potensi yang sama pada masa yang akan datang.

Secara faktual, semua organisasi kemanusiaan memiliki tujuan luhur untuk berbela rasa terhadap sesama manusia yang mengalami penderitaan dan sedang berada pada titik terendah martabat kehidupannya. Namun untuk memenuhi itu, salah satu aspek kerja besar kemanusiaan ternyata bisa juga menimbulkan risiko yang justru tidak diinginkan dan berpotensi merugikan manusia di masa depan. Beberapa temuan dalam kancah dinamika pelayanan kemanusiaan internasional dapat diangkat sebagai contoh. Sebanyak 36 juta pohon dari Taman Nasional Virunga ditebang untuk bisa memenuhi kebutuhan alat masak dan pembangunan rumah bagi pengungsi Rwanda sepanjang tahun 1994 hingga 1996. Dalam kasus konflik di Bosnia-Herzegovina ditemukan 17.000 ton peralatan medis dan obat kadaluwarsa dalam bantuan kemanusiaan yang disalurkan. Sebuah incinerator harus dibuat semata-mata untuk membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan. Tentunya dengan biaya yang tak sedikit pula.

Bertolak dari kondisi semacam inilah, gagasan mengenai sustainable procurement muncul. Dalam konteks pemahaman yang kurang lebihnya sama atau terkait, terdapat beberapa istilah lain seperti green procurement, green purchasing, dan environmentally preferable purchasing. Secara sederhana, sustainable procurement dapat dimaknai sebagai upaya memadukan pertimbangan sosial, lingkungan, dan keuangan saat melakukan keputusan pembelian. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan tinggi-rendahnya biaya yang dikeluarkan, melainkan juga mempertimbangkan manfaat dan risiko sosial maupun lingkungan lebih luas yang mungkin timbul. Beberapa aspek konkret yang menjadi perhatian dalam kerangka sustainable procurement ialah prosedur yang diterapkan bisa menjadi pintu untuk mempromosikan sustainable production and consumption, diharapkan dapat mendukung pemasok yang berbasiskan kewirausahaan lokal terutama yang juga mengedepankan pemberdayaan perempuan, mampu mengidentifikasi pemasok yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak buruh, pemasok yang berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan (misalnya dengan penyediaan lapangan kerja), serta pemasok yang bebas dari unsur KKN (korupsi-kolusi-nepotisme).

Bagi sebuah organisasi kemanusiaan, manfaat yang dipetik dari menerapkan pendekatan sustainable procurement antara lain meningkatnya citra organisasi di mata publik yang tentunya juga akan berimbas pada kepercayaan para pemangku kepentingannya. Tentu ini terkait dengan akuntabilitas organisasi atas budaya dan filosofi organisasi yang dimilikinya. Apabila organisasi menyebutkan ramah lingkungan sebagai salah satu crosscutting issue yang diperhatikannya, maka sudah barang tentu hal tersebut harus tercermin dalam proses kerja-kerja organisasionalnya sehari-hari. Kedua, meskipun tidak secara langsung mengerjakan isu-isu lingkungan, namun organisasi telah berkontribusi pada tujuan-tujuan besar yang terkait dengan lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, penghijauan kembali, dan lain-lain. Ketiga, penurunan biaya operasional. Bentuk praktis dalam keseharian, misalnya memilih produk kertas yang diproduksi bukan oleh perusahaan yang dikenal telah secara massif melakukan penebangan hutan, menyediakan handuk kecil bagi karyawan sebagai pengganti berlembar-lembar tissue yang dipakai setiap hari, pemilihan jenis lampu, serta penghematan penggunaan listrik dan AC.

Apa yang bisa dilakukan sebuah organisasi kemanusiaan untuk menerapkan pendekatan sustainable procurement? Menjadi positif apabila sebuah organisasi telah memiliki kebijakan mengenai sustainable procurement. Namun setidaknya, sebagai langkah konkret untuk menuju kesana, jauh sebelum aktivitas praktis procurement dilakukan, hendaknya organisasi telah memiliki kebijakan mengenai procurement itu sendiri. Didalamnya telah diidentifikasi kebutuhan mengenai produk barang/jasa apa saja yang dibutuhkan, efek sosial dan lingkungan apa yang mungkin ditimbulkan dalam rangka pengadaan produk tersebut (mulai dari proses produksi hingga penggunaannya), serta adakah alternatif lain. Selanjutnya, secara praktis, spesifikasi dan kriteria standar mengenai produk yang layak dibeli, lalu membuat database mengenai pemasok dan barang/jasanya. Sebagai bentuk dari komitmen dan untuk mendorong penerapan secara efektif, organisasi perlu memasukkan aspek sustainability ini dalam capaian kinerja organisasi.

Satu hal yang juga perlu dilakukan ialah membangun dialog dengan pemasok terkait dengan kebijakan procurement organisasi. Ruang dialog ini sebenarnya membawa dua manfaat. Pertama, memungkinkan pemasok untuk mengidentifikasi arah kebutuhan dan spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh pelanggannya. Sedangkan manfaat kedua berhubungan dengan arah strategis organisasi mengenai procurement itu sendiri, yaitu menjadikan proses procurement sebagai satu upaya pendidikan dan penyadaran bagi pemasok untuk mengembangkan atau mencari akses penyediaan produk-produk yang ramah lingkungan.

Kerja-kerja procurement pun acap kali tidak tampak dalam deretan potret-potret yang heroik, namun pekerjaan inilah yang sesungguhnya mampu membuat kerja-kerja kemanusiaan menjadi lebih bermakna. Tanpa pendekatan semacam sustainable procurement, mungkin kerja kemanusiaan yang dilakukan justru menimbulkan “dosa-dosa” baru terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang meninggalinya tanpa disadari.

Selanjutnya, terserah Anda untuk menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini atau tidak. Sustainable procurement: wajib atau sunnah?



Saran untuk bacaan lebih lanjut:

Sustainable Procurement: Buying for Better World – The United Nations Sustainable Procurement Guide. (paper terbitan UN – UNDP – UNOPS, Mei 2008)
Humanitarian Action and the Environment (paper terbitan OCHA – UN – UNEP)

Website:

http://www.ungm.com/, http://www.tradeforum.com/, http://www.postconflict.unep.ph/, http://www.en.wikipedia.org/

Artikel dimuat di Buletin Caritas Makassar edisi akhir tahun 2010

Peran Anak dalam PRB: Mengapa Tidak?

“Ketika prinsip-prinsip kemanusiaan dan konvensi hak asasi manusia memastikan bahwa terjadi peningkatan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi darurat; hak anak untuk berpartisipasi masih belum terlihat. Anak-anak masih lebih dipandang sebagai korban bencana daripada sebagai agen perubahan yang aktif dan mampu membuat perbedaan riil.” (Plan International, 2007)


Sejarah mencatat bahwa korban terbanyak dalam tragedi gempa bumi dan tsunami di Aceh ialah perempuan dan anak-anak yang berusia di bawah 15 thun (Synthesis Report of the Tsunami Evaluation Coalition, 2006). Dalam konteks bencana sosial, Plan UK (2002) mencatat pula bahwa selama 1999-2000, kehidupan dari 77 juta anak dipengaruhi oleh konflik dan bencana; 115.000 anak di bawah 15 tahun meninggal dunia karena konflik dan bencana; jutaan anak menjadi tidak memiliki rumah, kehilangan orang yang dicintai, terluka,dan menderita trauma psikologis.

Riset World Vision dan Plan International (Children on the Frontline: Children and Young People in Disaster Risk Reduction, 2009) menemukan bahwa baik anak maupun orang muda tidak puas dengan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah atau melakukan mitigasi atas risiko bencana. Mereka merasa perlu terlibat aktif dalam upaya membangun resiliensi atas diri mereka dan masyarakat secara keseluruhan, serta meningkatkan kinerja upaya pengurangan risiko bencana (PRB). Suara anak-anak ini didukung pula oleh Konvensi Hak Anak pasal 6 ayat 2, bahwa Negara harus menjamin kebertahanan (survival) dan pengembangan anak semaksimal mungkin. Tentunya kondisi darurat juga termasuk didalamnya. Sejalan dengan itu, pasal 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa anak-anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai kondisi.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, partisipasi anak dalam kerja besar PRB niscaya dilakukan. Usia anak yang terentang antara 0-18 tahun (definisi berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 tahun 2002) memungkinkan berbagai bentuk strategi yang mungkin dilakukan untuk melibatkan anak dalam upaya PRB. Hal paling sederhana ialah melakukan introduksi atas konsep PRB bagi anak. Bentuknya bisa beragam, antara lain dengan memasukkan unsur PRB dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, mengembangkan media-media informasi seperti poster, komik, sticker, paket permainan, film, dan lain-lain. Beberapa organisasi kemanusiaan yang menerbitkan media seperti itu antra lain Yayasan IDEP - Bali dengan komik-komiknya atau World Vision dengan film singkat ”Bagas dan Menur”.

Bentuk kedua yang potensial dilakukan ialah melibatkan anak dalam praktek. MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre) mencoba memasukkan unsur PRB dalam pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jogjakarta sebagai percontohan. Kegiatan simulasi juga dilakukan untuk menunjang pemahaman mereka. Di sisi lain, perlu pula disiapkan anak dan orang muda yang bisa terlibat aktif, misalnya dalam bentuk pendidikan sebaya (peer education) atau bagi anak berusia remaja, terlibat dalam kegiatan PRB yang digagas oleh organisasi-organisasi orang muda.

Metode yang menyenangkan dan partisipasi sukarela merupakan kunci pertama dalam melibatkan anak dalam kerja PRB di komunitasnya. Anak-anak didorong untuk secara terbuka menyuarakan idenya dalam proses tersebut dan didengarkan secara aktif. Segenap pihak dalam komunitas, mulai dari keluarga anak yang bersangkutan, pamong warga, ataupun sekolah disarankan untuk aktif mendorong, memfasilitasi, dan mendampingi anak. Partisipasi orang dewasa dalam proses partisipasi anak dalam PRB merupakan bentuk dukungan kepada anak untuk memastikan bahwa proses yang berjalan benar-benar berakar dari dan dalam komunitas dan memastikan bahwa aspek perlindungan anak tetap diperhatikan dalam setiap kegiatan.

Dalam dinamika karya pelayanan kemanusiaan Caritas di Indonesia, berkarya melalui paroki dan lingkungan di sekitar paroki merupakan pintu masuk yang sangat baik untuk mempromosikan PRB. Pelibatan unsur anak dan orang muda Gereja dapat dilakukan melalui OMK (orang muda Katolik, mudika), BIA (Bina Iman Anak), sekolah minggu, atau panduan pendalaman iman untuk remaja dengan variasi metode yang lebih menyenangkan. Dengan kesadaran yang kelak terbangun, anak pun dapat berpartisipasi aktif bersama orang dewasa untuk mengidentifikasi risiko, ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam komunitasnya, di lingkungan tinggal, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolahnya. Kedepan, sangat potensial munculnya ikhtiar pengurangan risiko bencana yang benar-benar diprakarsai oleh anak (child-led disaster risk reduction).

Langkah yang lebih formal ialah memasukkan unsur pendidikan PRB dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Katolik. Di tengah sesaknya kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, hal ini tampaknya bisa menjadi diskusi yang panjang. Namun jalan samping yang potensial ialah memasukkan unsur PRB dalam muatan lokal. Sebagai peneguhan dari segi keimanan, topik PRB dapat secara khusus dituangkan dalam mata pelajaran agama untuk dapat memahami pesan-pesan Kitab Suci mengenai PRB. Dengan demikian organisasi Caritas dapat bersinergi dengan sekolah-sekolah Katolik yang sama-sama merupakan sayap pelayanan Gereja. Gereja sangat mendorong kerja sama lintas organisasi demi pelayanan kemanusiaan ini (bdk. Deus Caritas Est artikel 33-34), disamping sebagai bentuk konkret kerasulan awam dalam menyempurnakan tata-kehidupan dunia dengan semangat Injil dengan mengajak segenap pihak yang berkehendak baik untuk berpartisipasi aktif didalamnya (bdk. Apostolicam Actuositatem artikel 2).

Pertanyaannya sekarang, sudahkah upaya pelibatan anak dan orang muda ini menjadi perhatian, sudah adakah strategi khusus untuk mengembangkannya? Jawabnya ada di tangan Anda, para pegiat Caritas.

Artikel dimuat di Buletin Karina edisi akhir tahun 2010

Hasta Brata: 8 Unsur Alam untuk Rumus Sukses Ekonomi Keluarga

Oleh: Ditto Santoso

“Hasta Brata” memiliki arti “delapan langkah (tuntunan) perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan fungsinya” (hasta: delapan; brata: langkah, perilaku). Delapan langkah itu mengacu pada 8 unsur alam yang mempunyai nilai-nilai positif didalamnya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

Unsur pertama, bintang, benda langit indah menghiasi langit pada waktu malam. Sang bintang juga menjadi petunjuk bagi pelaut untuk menentukan arah. Sebuah pengelolaan ekonomi keluarga yang mantap diawali dengan sebuah rencana yang baik dan bisa dijadikan pedoman. Di sinilah fungsi anggaran keluarga.

Unsur berikutnya, air, merupakan unsur alam yang bersifat cair, membuat ia sering menjadi media untuk melarutkan apa saja. Karena itu, ia mudah berinteraksi dengan unsur-unsur alam lainnya. Ibarat air, pengelolaan ekonomi keluarga perlu dilandasi suasana komunikasi yang cair antara anggota keluarga. Sama-sama berada dalam posisi yang setara dan saling mendengarkan.

Bumi sebagai unsur alam berikutnya menyimbolkan konsistensi atau keajegan. Teladan bumi yang selalu berputar di porosnya selama 24 jam sehari. Keajegan bumi menjalankan fungsinya menjadi teladan untuk keajegan keluarga dalam menjalankan rencana keuangan yang telah disusunnya dan dapat menjadi panutan bagi keajegan menabung.

Filosofi unsur api dalam Hasta Brata memberikan pelajaran berharga bagi manusia untuk berani bersikap tegas dan disiplin . Kita harus berani berkata “tidak” ketika ada hal-hal diluar kebutuhan tapi sangat provokatif merayu untuk dibeli. Pada zaman yang sangat konsumeristik ini banyak hal yang membuat kita tergoda untuk membuka dompet. Ibarat api, jika tidak tegas, api pun akan “membakar” diri sendiri.

Unsur alam kelima ialah langit. Keluasan langit menjadi refleksi bagi kita untuk selalu berpikir luas (thinking out of the box) mencari berbagai terobosan untuk dapat mencapai pemenuhan kesejahteraan keluarganya. Misalnya, cukupkah hanya menabung? Perlukah piranti lain untuk menabung dan berinvestasi?

Bulan sebagai unsur berikutnya merupakan sebuah benda langit yang memberikan sinar pada saat gelap. Sinarnya tidak sepanas atau seterik matahari, namun memberikan kesejukan dan keteduhan. Sudahkah perekonomian keluarga kita terasa teduh manakala terjadi krisis tak terduga seperti ada anggota keluarga yang sakit? Sudahkah keluarga memiliki proteksi berupa dana cadangan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut?

Unsur alam ketujuh ialah udara. Udara merupakan unsur alam yang memenuhi permukaan bumi ini. Ia tidak tampak dan tidak disadari keberadaannya, tapi dapat dirasakan manfaatnya. Keberhasilan dalam mengelola ekonomi keluarga juga memiliki dimensi keihlasan seperti udara yang ikhlas memberikan dirinya untuk segenap makhluk hidup di bumi. Jika keluarga mencapai
pemenuhan kesejahteraan finansialnya, janganlah lupa berbagi kepada sesama. Semakin banyak memberi, semakin banyak pula menerima.

Matahari sebagai unsur alam terakhir menjadi pengingat bagi orang tua yang menjadi pelaku ekonomi keluarga untuk juga menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam mengelola keuangan mereka. Disinilah proses pendidikan keuangan secara dini terjadi. Bermula dari yang sederhana. Bagaimana anak didorong untuk menabung, membuat pilihan untuk jajan, serta merencanakan pengeluaran dari uang sakunya.

Hasta Brata merupakan bentuk kearifan lokal dari nenek moyang yang ternyata falsafahnya relevan untuk diterapkan bagi kehidupan di masa sekarang, tak terkecuali untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Mari berkaca pada Hasta Brata dan melangkah mantap menuju keluarga sejahtera!

Artikel ini dimuat di Buletin Metro Sawiran (CU Sawiran - Malang) edisi Oktober 2010

Ibarat Seorang Hamba

Oleh: Ditto Santoso

Ibarat seorang hamba. Tatkala majikannya akan pergi, hamba itupun dipanggil bersama hamba-hamba lainnya. Sang majikan menyampaikan bahwa ia akan pergi berniaga ke manca negara. Untuk itu ia mempercayakan hartanya kepada beberapa orang hambanya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh setiap hamba. Setiap hamba menyimpan dan mengelola apa yang dipercayakan sang majikan sesuai dengan gaya masing-masing. Beberapa waktu berlalu, saat sang majikan kembali, ia meminta pertanggungjawaban dari setiap hambanya tentang apa yang sudah dipercayakan sebelumnya.

Ibarat seorang hamba, organisasi kemanusiaan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan utamanya (primary stakeholder), yakni masyarakat yang kecil, lemah, miskin, dan tertindas untuk membantu mereka bangkit untuk dapat kembali hidup bermartabat. Berbagai strategi dikembangkan oleh banyak organisasi kemanusiaan dalam lima dasawarsa terakhir untuk mewujudkan sebuah dunia yang lebih baik.

Seiring dengan kerja-kerja kemanusiaan yang telah dilakukan, muncul pertanyaan, haruskah organisasi kemanusiaan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya? Haruskah organisasi kemanusiaan membuka akses bagi publik untuk dapat melihat aspek-aspek pengelolaan internal organisasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantar pada ranah diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi kemanusiaan.

Salah satu definisi transparansi dikemukakan oleh P2KP dalam salah satu modulnya, “Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik”. Secara sederhana, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan dimana publik yang berkepentingan dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemanusiaan.

Mengenai akuntabilitas, P2KP merumuskan “Pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi/tugas yang telah diembannya”. Sementara, AusAID (2001) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “Instrumen yang menunjukkan apakah prinsip2 tata kelola, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan di hadapan hukum dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, dan reliabilitas, dan prediktabilitas dari administrasi publik”. Seorang rekan, Hamid Abidin (PIRAC), secara sederhana mendefinisikan akuntabilitas sebagai “Bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang diyakini, apa yang dilakukan, dan apa yang tidak dilakukan”. Pertanggungjawaban ini tidak pula semata-mata ditujukan kepada lembaga donor atau pemberi dana bagi operasional dan kegiatan organisasi kemanusiaan, melainkan yang pertama-tama ialah kepada masyarakat yang dilayaninya secara langsung, karena merekalah pemangku kepentingan utama dan karena mereka pulalah organisasi itu ada.

Merujuk pada uraian dua paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak semata-mata isu aktual atas persoalan teknis seperti pelaporan program dan keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi kemanusiaan. Isu-isu ini lebih mengarah pada pertanggungjawaban atas keberadaan organisasi itu sendiri. Apa mandat yang diterima organisasi, bagaimana ia melaksanakan mandat itu dan mencapai tujuannya. Yang sering kali justru mengemuka dalam dinamika internal organisasi ialah keperluan menegakkan transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh kepentingan pragmatis untuk “mencari muka” sehingga bisa menangkap peluang proyek dari lembaga donor. Astaghfirullah…

Berbicara dalam ranah filosofis, organisasi-organisasi kemanusiaan yang berlabel Caritas dan mengedepankan identitas sebagai sayap sosial Gereja Katolik juga didorong oleh Bapa Gereja untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya. Logika sederhananya, sebagai sebuah organisasi kemanusiaan yang diinspirasi oleh Ajaran Sosial Gereja, tentunya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kemanusiaan menjadi nilai lebih yang ditawarkan. Terlebih-lebih hal ini juga diamanatkan dalam dua dokumen ensiklik Paus Benedictus XVI, Caritas in Veritate artikel 47, yang secara khusus menyoroti tentang transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam kerja-kerja kemanusiaan dan Deus Caritas Est artikel 30 (b) yang menunjukkan bahwa organisasi kemanusiaan Gereja perlu memberikan kesaksian tentang kasih melalui kerja-kerja yang transparan dalam kemitraannya dengan organisasi-organisasi lainnya.

Meskipun diatas dikatakan bahwa berbicara mengenai akuntabilitas tidak melulu terkait dengan dimensi program dan keuangan dalam keseharian aktivitas organisasi kemanusiaan, tak pelak hal itu tetap perlu disinggung disini. Dalam dimensi program, akuntabilitas dicerminkan sejak dari tahap penjajakan kebutuhan di masyarakat hingga evaluasi akhir. Apakah intervensi yang dilakukan telah sejalan dengan kebutuhan dan upaya pemecahan masalah di masyarakat? Apakah sudah mencerminkan visi, misi, nilai, dan prinsip yang dianut oleh organisasi? Apakah sudah mempertanggungjawabkan capaian-capaian proyek kepada masyarakat? Sementara dari dimensi keuangan, berkenaan dengan pengelolaan berbagai transaksi apakah sudah sesuai prosedur, apakah laporan keuangan secara berkala dapat diakses oleh publik, sudahkah dilakukan audit untuk memenuhi asas kepatuhan terhadap prosedur (compliance), serta yang terkait dengan itu, apakah prosedur (misalnya) pembelian bahan baku unsur bantuan kemanusiaan sudah melalui proses tender yang adil, memperhatikan sumberdaya lokal, atau memenuhi kriteria bagi pemasok yang ramah lingkungan sebagai bentuk penerapan dari prinsip Do No Harm dan Sustainable Procurement.

Akhirnya, ibarat seorang hamba yang memperoleh kepercayaan dari majikannya untuk mengelola sesuatu yang berharga, demikian pula halnya dengan kepercayaan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan organisasi. Ibarat seorang hamba pula, kepercayaan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada majikannya. Sudahkah organisasi kemanusiaan Anda menjadi hamba yang akuntabel?



Saran untuk bacaan lebih lanjut:
• Chasan Ascholani. 2008. Kegagalan LSM: Benarkah?. Website: www.fasilitator-masyarakat.org
• Paus Benedictus XVI. 2007. Deus Caritas Est – Allah adalah Kasih (Seri Dokumen Gerejawi No. 83). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
• Ridwan al-Makassary. 2005. Working Paper: Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat: Beberapa Observasi.
• Yayasan Tifa. 2005. Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas LSM: Suatu Metode Partisipatif. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Tifa.
• Zaim Saidi. 2004. Lima Persoalan Mendasar dan Akuntabilitas LSM dalam Hamid Abidin dan Mimin Rukmini (ed).2004. Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation, Yayasan Tifa.
• Ensiklik Caritas in Veritate (Paus Benedictus XVI, 2009) di http://www.vatican.va/

Artikel ini dimuat di Buletin Kabar Caritas (Keuskupan Maumere) edisi Oktober 2010 dengan editing seperlunya

Peran Credit Union dalam Pengurangan Risiko Bencana

Oleh: Ditto Santoso

Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana (disaster prone area). Kesadaran ini telah menyeruak manakala berbagai kejadian bencana terjadi sambung-menyambung di Indonesia. Gempa bumi dan tsunami di pantai barat Sumatra dan Nias, gempa Jogjakarta, gempa Manokwari, tsunami mini Situ Gintung, gempa Tasikmalaya, gempa Padang, banjir di Bandung dan Lamongan, dan masih banyak lagi. Tak hanya bencana yang berpangkal dari alam saja (natural disaster). Bencana itu juga muncul akibat ulah manusia (man-made disaster), seperti kerusakan ekologi akibat penebangan dan kebakaran hutan. Di antara komunitas pekerja kemanusiaan muncul gurauan yang menyayat hati yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah “supermarket”-nya bencana.

Untuk mengantisipasi dan merespons bencana-bencana ini, telah dipahami secara jamak bahwa ini merupakan kerja besar semua elemen bangsa untuk bahu-membahu karena sama-sama hidup di daerah yang rawan bencana. Credit union (koperasi kredit) sebagai bagian dari elemen bangsa diharapkan juga memiliki kepekaan, khususnya apabila koperasi primer yang bersangkutan berlokasi di daerah yang jelas-jelas menjadi “langganan” bencana. Secara filosofis, ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip koperasi, yaitu “kepedulian terhadap komunitas”, dimana credit union berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Sejauh proses sejarah perkoperasian yang terjadi di Indonesia, credit union memiliki peran besar dalam pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Peran ini ditunjukkan melalui bidang kegiatan utamanya, yaitu simpan-pinjam. Credit union mendorong anggotanya untuk memupuk simpanan dan menggunakan pinjaman secara bijak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan produktif. Di sisi lain, keunggulan credit union ialah meletakkan pendidikan sebagai dasar penting bagi mereka yang bergabung sebagai anggota. Melihat dari potensi yang dimiliki, credit union juga dapat berperan aktif dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana dan mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi pada diri anggotanya yang hidup di daerah rawan bencana. Sejauh yang penulis ketahui, umumnya credit union primer telah memupuk dana solidaritas yang dikucurkan apabila anggotanya ditimpa kemalangan, misalnya dirawat di rumah sakit atau meninggal. Asuransi simpanan dan pinjaman juga dipenuhi melalui skema Daperma (Dana Perlindungan Bersama) yang diinisasi oleh Inkopdit beserta jaringan puskopdit atau skema Jalinan milik BKCU Kalimantan. Belum banyak credit union yang menyentuh respons terhadap anggota yang ditimpa bencana serta mengantisipasi apabila terjadinya bencana.

Menurut hemat penulis, setidaknya terdapat tiga hal yang bisa dilakukan credit union. Pertama, kepedulian sosial. Menggerakkan organisasi serta anggota untuk tanggap terhadap situasi masyarakat yang mengalami bencana merupakan aktualisasi dari solidaritas dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip credit union. Bersama-sama anggotanya, credit union bisa menggalang solidaritas untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Misalkan, mengorganisir anggota untuk menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Secara institusional, credit union juga telah menginisiasi sekian persen dari SHU (Simpanan Hasil Usaha) untuk alokasi dana sosial yang memungkinkan dikelola sebagai dana tanggap darurat (emergency response) jika memang credit union tersebut eksis di daerah langganan bencana. Dana tersebut juga bisa dikelola untuk penyadaran tentang kesiapsiagaan bencana.

Kedua, membangun kesadaran melalui pendidikan. Disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar kekuatan credit union disamping dua pilar lainnya, yaitu swadaya dan solidaritas. Melalui pendidikan, credit union dapat membangun kesadaran anggotanya di wilayah Indonesia yang rawan bencana ini mengenai pentingnya mengurangi kerentanan dan menguatkan ketahanan individu ataupun keluarga saat terjadi bencana. Misalkan, setelah terjadi banjir, longsor, atau kebakaran, dampak berikutnya yang mungkin muncul ialah kerusakan infrastruktur (rumah), ketiadaan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, menurunnya kondisi kesehatan, kehilangan aset keluarga (misalkan ternak hanyut), atau kehilangan matapencaharian. Kesadaran seperti ini perlu dimiliki oleh setiap orang yang hidup di daerah rawan bencana, sehingga mereka perlu untuk mengantisipasi dampak yang mungkin bisa terjadi. Kesadaran ini bisa dibangun melalui program pendidikan dalam credit union. Salah satu materi yang dibahas dalam pendidikan dasar bagi anggota baru credit union ialah ekonomi rumah tangga, dimana sub pokok bahasannya juga mencakup perencanaan anggaran keuangan keluarga. Dalam cakupan materi ini sangat memungkinkan untuk memotivasi anggota memupuk simpanan khusus bagi antisipasi bencana dan pemulihan pasca bencana.

Ketiga, pelayanan tabungan dan atau asuransi mikro. Setelah berbicara mengenai kesadaran anggota, selanjutnya ialah bagaimana mewujudkan kesadaran tersebut dalam aksi konkret. Pernahkah terpikir berapa biaya yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memulihkan kembali kondisi hidupnya setelah dilanda bencana, misalnya banjir? Bagaimana pula jaring pengaman untuk anggota yang berprofesi sebagai petani apabila hasil sawahnya rusak dilanda banjir atau longsor, bagaimana menyikapi pinjaman yang masih menjadi kewajibannya apabila sumber matapencaharian (livelihood) hancur. Menghadapi hal ini, credit union dapat berinisiatif untuk merancang program tabungan bagi anggota untuk mengantisipasi bencana. Sebagai contoh sederhana, secara mandiri ataupun bekerja sama dengan penyedia asuransi swasta, credit union bisa merancang produk asuransi bencana bagi anggota. Tentunya ini juga diiringi analisis mengenai potensi bencana dan dampaknya di wilayah domisili anggota. Sangat mungkin analisis ini juga bisa dimasukkan dalam formulir pendaftaran keanggotaan. Sebagai contoh lain, Grameen Bank (lembaga keuangan mikro di Bangladesh) memberikan pinjaman tanpa bunga bagi anggotanya yang menjadi korban banjir atau gempa bumi untuk pemulihan kondisi rumahnya, Bina Swadaya (lembaga swadaya masyarakat yang juga bergerak di bidang keuangan mikro di Indonesia) memberikan pinjaman lunak bagi anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dampingannya yang menjadi korban gempa di Jogja dan sekitarnya. Contoh lain juga dapat dilihat pada lembaga keuangan mikro BASIX (India) dan NASFAM (Malawi).

Diperlukan inovasi dan kreativitas bagi setiap credit union primer untuk mengeksplorasi berbagai potensi yang perlu dikembangkan untuk membantu anggotanya mengurangi dampak yang mungkin terjadi akibat terjadinya bencana. Di Indonesia terdapat 965 credit union primer dengan 964.048 anggota dan total aset sekitar Rp 6 trilyun (data Inkopdit per Oktober 2009) yang menjadi modal sosial (social capital) luar biasa besar untuk dapat berpartisipasi dalam penguatan kesiapsiagaan bencana masyarakat. Analisis seksama yang berperspektif kebencanaan dipadukan dengan analisis bisnis menjadi landasan dasar untuk merancang program credit union yang peka terhadap kebutuhan anggotanya yang hidup di wilayah rawan bencana. Sekali lagi, Indonesia adalah wilayah rawan bencana. Bersiagalah sekarang juga!

Artikel dimuat di Buletin Caritas Makassar edisi Agustus 2010