Menjadi Matahari

Oleh: Ditto Santoso

Wakil Ketua Kopdit Dian Padua

 

 

 

Hati saya tersentuh tatkala seorang anak muda yang aktif bergiat di OMK datang ke kantor pelayanan koperasi kredit dan mengajukan permohonan pinjaman. Ketika ditanyakan perihal tujuan pemanfaatan pinjaman, ia mengutarakan bahwa ini akan digunakan untuk membantu usaha orang tuanya. Orang tuanya pelaku usaha mikro yang berdagang sembako. Wow!

 

Pada kesempatan lain, saya bertemu seorang pelajar SMA yang menjadi anggota koperasi kredit. Ia juga terlibat sebagai relawan di beberapa kegiatan sosial. Di sela-sela jam kegiatan belajar di sekolahnya, ia dengan penuh semangat beredar dari kelas ke kelas menjajakan kue-kue buatan dia dan ibunya. Ia terdorong menjadi anggota koperasi kredit karena ingin menabung serta suatu saat ingin mengajukan pinjaman untuk memperbesar skala usahanya bersama ibunya.

 

Perjumpaan saya dengan dua anak muda yang luar biasa ini menguatkan pemikiran saya bahwa pengelolaan ekonomi keluarga bukanlah area yang hanya didominasi orang tua atau orang dewasa saja. Anak-anak (definisi anak menurut Konvensi Hak Anak Internasional ialah mereka yang berusia 0-18 tahun) dapat berpartisipasi melalui dialog, interaksi, maupun bentuk-bentuk lainnya dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Hal tersebut bisa terjadi secara alami atau karena terpaksa oleh keadaan.

 

Pengelolaan ekonomi keluarga bisa membawa keluarga kepada dua arah yang berbeda. Pertama, membawa pada kerekatan dan pemenuhan kesejahteraan yang akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Sedangkan yang kedua, berpotensi memicu perselisihan dalam keluarga apabila tidak dikelola dengan baik. Melihat dua arah yang bertolak belakang tersebut, dibutuhkan kedewasaan dalam bersikap dan membangun tata kelola ekonomi keluarga yang baik.

 

Pengelolaan ekonomi keluarga, secara khusus dalam hal keuangan, dapat dijelaskan sebagai sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi atas aktivitas-aktivitas keuangan dalam keluarga. Pasangan suami-istri diharapkan dapat sama-sama berdiskusi untuk membuat sebuah rencana keuangan yang baik. Bagaimana anak dapat dilibatkan? Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek pendidikan yang penting bagi anak. Bukan sekadar belajar tentang membuat jurnal keluar-masuk uang, neraca, serta laporan laba-rugi, melainkan lebih pada pembentukan karakter serta sikap tentang menghargai dan mengelola uang secara cerdas. Orang tua merupakan figur yang diharapkan bisa memberikan pendidikan keuangan dini bagi anak, karena pertama-tama mereka sosok terdekat dengan anak.

 

Bagaimana praktek sederhananya? Contoh pertama, mendorong anak untuk membuat rencana keuangan sederhana atas uang saku yang diperolehnya setiap minggu. Berapa yang harus dikeluarkan untuk jajan, berapa untuk ditabung, berapa yang dialokasikan untuk persembahan di gereja, serta berapa yang didermakan kepada sesama yang membutuhkan. Selain mendorongnya berencana, anak juga diajak untuk berbela rasa dengan melakukan pengamatan dan mewujudkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Apakah yang bisa dilakukan dengan potensi yang dimilikinya? Misalkan, ada teman mainnya yang sedang sakit. Apakah ia punya ide untuk saweran bersama teman-temannya yang lain untuk membeli kue atau buah-buahan dan menengok temannya yang sakit itu.

 

Kedua, mendorong anak untuk membuat prioritas. Andaikan ia memiliki daftar kebutuhan, seperti buku, gitar, atau mainan, manakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika uang atau tabungan yang dimiliki tidak cukup, ajaklah anak berdiskusi kembali, mana yang perlu diprioritaskan. Hal yang sama juga bisa dilakukan ketika anak diajak berbelanja atau pergi ke mall atau toko buku. Mereka perlu membuat prioritas dan memilih secara bijak. Mendorong anak untuk membuat prioritas akan memberikan pembelajaran baginya mengenai perbedaan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants).

 

Ketiga, menyambung contoh diatas, jika ada kebutuhan yang perlu segera dipenuhi, sementara tabungan belum mencukupi, ajaklah anak mendiskusikan jalan yang bisa ditempuh agar dana bisa tersedia dalam jangka waktu cepat. Tentu saja peruntukannya ialah untuk membeli barang yang ia butuhkan tadi. Mintalah anak untuk melakukan pengamatan awal di dalam rumah. Adakah yang bisa “dikaryakan”? Misalkan, ada barang-barang yang sudah lama tidak terpakai, mungkin bisa dijual ke pengepul barang bekas dan menghasilkan uang. Atau ajaklah anak mengumpulkan sampah-sampah jenis tertentu lalu membawanya ke bank sampah. Dengan demikian, selain mengajarkan kepada anak bagaimana nilai kegigihan dalam upayanya mengejar tujuan, juga mengajarkan mengenali nilai ekonomi sebuah barang dan kepedulian pada lingkungan sekitar.

 

Keempat, mengenalkan anak pada instrumen menabung dan lembaga keuangan. Hal ini bisa dilakukan dengan membawa anak pergi ke lembaga keuangan seperti koperasi kredit atau bank. Ajaklah mereka melakukan pengamatan dan jelaskan apa saja yang ada disana. Buatkan mereka buku anggota atau buku tabungannya masing-masing untuk membangun rasa tanggung jawab atas uang yang dimilikinya. Selalu ajak mereka berdiskusi saat mereka hendak menarik tabungannya untuk suatu tujuan tertentu.

 

Yang tak kalah penting dan menjadi landasan bagi contoh-contoh diatas, hendaknya orang tua bisa menjadi “matahari” bagi anak-anaknya. Sekian milyar tahun matahari menyinari dunia tanpa sebentar pun absen. Ia menjadi sumber inspirasi bagi insan Tuhan di jagad ini. Ibarat matahari, orang tua pun harus menjadi inspirator dalam pendidikan keuangan dini bagi anak. Menjadi inspirator tidak hanya memberikan ajaran baik melainkan juga menjadi panutan perilaku (role model) bagi anak dalam mengelola keuangannya.

 

Pendidikan keuangan dini bagi anak dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu pondasi dalam membangun karakternya di masa depan. Beberapa contoh diatas barulah sebagian kecil saja yang bisa dilakukan. Topik ini tak luput dari perhatian Gereja yang tak jemu-jemu mendorong keluarga menjadi “ecclesia domestica”, menjadi tempat persemaian kehidupan menggereja, dimana benih-benih kasih tumbuh dan berkembang dalam terang Injil. Materi pendalaman iman dalam aksi adven pembangunan 2015 di keuskupan kita serta digarisbawahi oleh hasil-hasil SAGKI IV (2015) juga telah mengantarkan kita pada peneguhan atas dinamika kehidupan keluarga kristiani termasuk didalamnya aspek pertumbuhan dan pendidikan ekonominya. Gereja sudah peduli. Bagaimana dengan Anda?

 

 

 

Artikel dimuat di Warta Thomas edisi khusus Natal 2015

Credit Union: Memutus Ketergantungan pada Dana CSR

Oleh: Ditto Santoso, CSRA.

Persepsi “CSR = Sumber Dana”

Apa yang terbersit pertama kali dalam benak seseorang ketika mendengar istilah “CSR”? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh fasilitator dalam pelatihan-pelatihan yang mengintroduksikan CSR. Salah satu yang sering menjadi jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah “dana”.

Persepsi bahwa CSR merupakan “sumber dana” bukan hal yang asing ditemukan di Indonesia. Persepsi ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat, melainkan juga sebagian kalangan aparatur pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Masih tak jarang ditemukan bahwa (dana) CSR menjadi sumber pendapatan daerah yang harus dianggarkan dalam biaya operasi perusahaan. Dari segi investasi, tentunya hal ini menjadi sesuatu hal yang membuat para investor mengernyitkan keningnya. Sementara, masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama perusahaan juga banyak yang memandang CSR perusahaan sebagai mesin ATM yang setiap saat bisa “digesek” agar uangnya keluar.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan komitmen perusahaan yang melalui CSR ingin berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk didalamnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam ISO 26000. Berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam berbagai inisiatif CSR di berbagai lini yang bermuara pada peningkatan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya melalui program pengembangan ekonomi lokal (Local Economic Development/LED)

Usaha Mikro: Penggerak Ekonomi Lokal

Di republik kita tercinta, ranah pengembangan ekonomi lokal merupakan pintu bagi kesinambungan inisiatif-inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dalam salah satu definisi yang diajukan oleh World Bank, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu upaya untuk membangun kapasitas ekonomi lokal guna meningkatkan perekonomian di masa depan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Didalamnya mensyaratkan adanya keterlibatan para pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, maupun dari sektor nirlaba untuk dapat secara bersama-sama menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Dalam konteks Indonesia, permasalahan terbesar yang dihadapi ialah tingkat pengangguran yang tinggi. Berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2014, Indonesia memiliki angkatan kerja yang jumlahnya mendekati setengah dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu 125,32 juta jiwa. Diantara jumlah tersebut, persentase pengangguran terbuka cukup besar, yakni 5,70%. Sementara, persentase penduduk yang bekerja dengan bekal pendidikan SD ke bawah masih dominan, yakni sebesar 46,80%. Sebuah persentase yang sangat besar dimana dalam kenyataan lulusan SD kebawah sangatlah sulit memasuki sektor formal. Hal ini terlihat dengan jelas dengan persentase sektor informal yang lebih banyak menyerap tenaga kerja sebesar 59,81%.

Berkaca dari kondisi tersebut di atas, maka sektor informal merupakan ranah yang yang berpotensi menjadi penggerak pengembangan ekonomi lokal. Di masa silam tatkala krisis di penghujung 1990-an menghantam Indonesia, telah terbukti bahwa usaha-usaha formal yang notabene merupakan usaha menengah dan besar justru berguguran. Sementara usaha kecil dan mikro yang umumnya berada di ranah informal justru bertahan di tengah krisis yang mendera. Karena itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi inisiatif kunci dalam pengembangan ekonomi lokal. MenkopUKM Syarief Hasan bahkan pernah mengakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah menyumbang 57% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2013.

Data KemenkopUKM (2010) menunjukkan bahwa komposisi usaha mikro menempati jumlah terbesar, yakni 50,697 juta unit (92,04%), disusul dengan usaha kecil 4,340 juta unit (7,88%), usaha menengah 39,657 juta unit (0,072%), dan usaha besar 4,370 unit (0,008%). Dengan demikian, berbicara mengenai pengembangan ekonomi lokal artinya berbicara pemberdayaan usaha mikro yang memiliki komposisi terbesar itu. Mengapa? Karena memiliki potensi berkembang yang sangat cepat dan potensi untuk dinaikkan “kelas”-nya menjadi usaha menengah. Meskipun demikian, usaha mikro juga rentan untuk terjatuh lagi dalam jurang kemiskinan. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikannya sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Credit union: Membangun Modal Finansial

Pemberdayaan usaha mikro akan selalu bersentuhan dengan aspek (capacity building), pengadaan bahan baku, pengembangan permodalan, dan akses pasar Berdasarkan data BPS (1999, 2004, diolah kembali), aspek permodalan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Umumnya pelaku usaha mikro harus berjibaku untuk menghadapi kesulitan permodalan pada masa-masa awal merintis usahanya. Merujuk dari sumber yang sama, disebutkan bahwa mau tak mau mereka harus mencari pinjaman dana untuk memodali usaha mereka. Disinilah para pelaku usaha mikro terbelit dengan para peminjam uang berbunga tinggi. Kondisi ini justru akan menjerumuskan mereka kembali dalam lingkaran kemiskinan yang tak pernah terputus.

Pada celah inilah, pendekatan keuangan mikro masuk sebagai sebuah instrumen pemberdayaan. Gert van Mannen (2004) mengatakan, “Keuangan mikro merupakan development instrument yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan sound business. Keuangan mikro merupakan mekanisme pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin yang mengembangkan usaha produktif, dengan menggunakan mekanisme dan prosedur kontekstual, yaitu non konvensional dan sederhana.”

Pendekatan keuangan mikro yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan mikro (LKM) dapat dikategorikan dalam 4 model berdasarkan sistem dan pengalaman praktek keuangan mikro di Indonesia (Ismawan, 2002), yaitu:

1. Saving-led microfinance. Pendekatan ini mendorong adanya penggalangan simpanan (tabungan) di awal yang diakumulasi sebagai modal bersama untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota. Contoh: credit union (koperasi kredit), koperasi simpan-pinjam (KSP), kelompok swadaya masyarakat (KSM/self-help groups), kelompok usaha bersama (KUBE) 
2. Credit-led microfinance. Pendekatan ini memobilisasi dana dari sumber-sumber lain yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pinjaman. Umumnya, anggota yang meminjam disyaratkan harus memiliki business plan atas usaha yang dikelolanya. Contoh: baitul mal taamwil (BMT), Grameen Bank dan ASA (Association for Social Advancement) di Bangladesh, badan kredit desa (BKD).
3. Microbanking. Pendekatan ini merupakan pola pelayanan perbankan yang didesain untuk melakukan pelayanan keuangan mikro bagi masyarakat kecil sehingga produknya mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya. Contoh: bank perkreditan rakyat (BPR), bank-bank swasta dengan model pelayanan pinjaman untuk usaha mikro seperti Danamon Simpan Pinjam.
4. Linkage model. Pendekatan ini menghubungkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat dengan akses sumberdaya permodalan yang lebih besar, sehingga diperoleh kucuran modal untuk digulirkan (revolving fund) dalam kegiatan simpan-pinjam. Contoh: Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) di era 1990-an, linkage antara Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BPR.

Dari beberapa pendekatan tersebut, penulis mengangkat pendekatan credit union atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai “koperasi kredit” sebagai sebuah model pengembangan ekonomi lokal pada aspek pengembangan permodalan yang memiliki sifat berbasis komunitas (community-based). Selain merujuk pada pengalaman pribadi penulis sebagai pegiat credit union, terdapat beberapa alasan fundamental yang menjadi titik tolak.

Pertama-tama, credit union memiliki 3 pilar penting, yaitu pendidikan, keswadayaan, dan solidaritas. Pilar pendidikan dan keswadayaan menjadi sangat penting karena lembaga credit union membangun pondasi kesadaran bagi anggotanya untuk hidup mandiri dengan mendorong pertama-tama membangun kekuatan ekonomi berupa simpanan. Modal finansial yang terakumulasi dalam credit union hanya digalang dari anggota semata. Disinilah letak keswadayaan yang menjadi kekhasan dan kekuatan pendekatan saving-led microfinance pada credit union. Secara prinsipil, credit union tidak menerima dana dari pemerintah, swasta, maupun lembaga donor sebagai bagian dari modal yang dikumpulkannya. Prinsip keswadayaan ini jugalah yang ditanamkan kepada anggota melalui berbagai modul pendidikan untuk membangun tabungan terlebih dahulu sebelum menggunakan penghasilannya untuk keperluan yang lain. Berdasarkan data penulis per Juni 2012, jumlah simpanan yang dihimpun dari hampir 2 juta anggota credit union di seluruh Indonesia sejumlah Rp 12,55 trilyun dan outstanding credit sebesar Rp 11,18 trilyun. Dapat dibayangkan betapa dahsyat kekuatan simpanan swadaya anggota credit union yang selanjutnya dipinjamkan kepada sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonominya. Dan telah terbukti pula, pasca krisis ekonomi di penghujung 1990-an, LKM seperti credit union, koperasi simpan pinjam, dan baitul mal taamwil (BMT, koperasi syariah) terbukti bertahan di saat perbankan kolaps dan banyak perusahaan gulung tikar.

Kedua, credit union mendorong solidaritas diantara sesama anggota. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Pilar “solidaritas” merupakan semangat yang digemakan oleh credit union agar anggota saling membantu anggota yang lain melalui mekanisme keuangan mikro. “Saya susah, Anda bantu; Anda susah, saya bantu,” demikian salah satu slogan pelayanan yang digemakan dalam credit union. Credit union tidak hanya mendorong anggota untuk memecahkan masalahnya sendiri, melainkan juga mendorongnya untuk membantu anggota lain memecahkan masalah mereka. Solidaritas ini diorganisir dalam kelompok-kelompok pelayanan credit union. Dalam kelompok itulah kegiatan pendidikan diselenggarakan dan anggota-anggota bisa saling berdiskusi satu sama lain untuk saling meneguhkan dan berbagi pengalaman. Melalui interaksi ini kerekatan sosial dibangun melalui pendekatan yang berbasis komunitas (community-based) dan partisipatif.

Ketiga, credit union memiliki jejaring yang tersistematis dan pelayanan keuangan yang terstandarisasi secara global. Hingga akhir Desember 2013 terdapat 921 unit credit union primer di seluruh Indonesia yang tergabung dalam 36 Pusat Koperasi Kredit (disingkat “Puskopdit”, sejenis asosiasi dari credit union primer yang berfungsi sebagai koperasi sekunder). Tiga puluh enam asosiasi koperasi sekunder di seluruh Indonesia itu tergabung dalam “Induk Koperasi Kredit Indonesia” (Inkopdit) yang berkantor pusat di Jakarta. Inkopdit beserta asosiasi credit union di negara-negara Asia berhimpun dalam ACCU (Asian Confederation of Credit union) dan di tingkat global bernaung dibawah WOCCU (World Council of Credit union). Dengan besaran jejaring hingga tingkat internasional tersebut, credit union juga memiliki perangkat-perangkat organisasional modern sebagai kelengkapan organisasinya dengan bertumpu pada manajemen modern.

Keempat, sejarah perkembangan credit union di Indonesia yang diawali sejak awal 1970-an telah menghasilkan best practices yang bisa menjadi benchmark bagi komunitas-komunitas yang memimpikan hidup berswadaya. Di Kalimantan Barat terdapat Credit Union (CU) Pancur Kasih yang berdiri sejak 1987 yang memiliki tempat pelayanan hingga di tengah hutan belantara Kalimantan. CU Pancur Kasih menjadi rujukan pembelajaran bagi banyak pegiat credit union dari dalam maupun luar negeri. Di Sulawesi Selatan dapat ditemukan CU Sauan Sibarrung di Kabupaten Toraja yang memiliki anggota sejumlah lebih dari 13.000 orang yang mayoritas petani-petani di pegunungan. Di Jawa Timur, orang banyak belajar ke CU Sawiran di Nongkojajar yang dirintis oleh sekelompok karyawan dari usaha penginapan. Sementara di Jakarta dan sekitarnya terdapat CU Sehati yang dirintis oleh kelompok pengajian ibu-ibu RT di Pejaten, Jakarta Selatan. Ada juga CU Sejahtera di Cibinong yang merupakan CU terbesar di wilayah Bogor dan Banten. Credit union primer yang telah sukses ini berpotensi untuk direplikasi dalam program-program pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan keuangan mikro.

Sinergi CSR dan Credit union

Melihat bahwa credit union memiliki potensi besar sebagai sebuah perangkat pemberdayaan usaha mikro, tak pelak bahwa program-program pengembangan ekonomi lokal yang diinisiasi oleh CSR perusahaan dapat mengadopsinya dalam strategi program dengan beberapa kemungkinan. Satu hal kritikal yang perlu diperhatikan, tingginya semangat keswadayaan dalam credit union akan membuat mereka tidak mau menerima “bantuan” atau “insentif” dalam bentuk dana ke dalam kas lembaga.

Pertama, mendorong replikasi model credit union sebagai bentuk intervensi untuk turut menyelesaikan permasalahan akses permodalan bagi warga penerima manfaat program-program CSR (beneficiaries). Intervensi ini akan berjalan dengan adanya proses fasilitasi dan penggalian kebutuhan masyarakat mengenai sebuah kelembagaan yang bersifat sustainable dan dapat memfasilitasi mereka untuk memupuk modal bersama guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan pendekatan credit union, masyarakat didorong untuk membangun kekuatan finansial melalui simpanan, tak hanya menunggu skema pinjaman yang langsung datang dengan nilai nominal sekian. Ini akan membuat rasa kepemilikan masyarakat yang menjadi anggota credit union tinggi, karena uang yang diputar sebagai pinjaman adalah uang mereka sendiri dan bukan uang perusahaan (baca: dana CSR).

Kedua, replikasi model credit union mensyaratkan adanya pengkaderan dan peningkatan kapasitas intensif bagi warga masyarakat yang menjadi relawan dalam kepengurusan dan kepengawasan, maupun yang secara profesional menjadi tim manajemen credit union. Mengacu pada standar credit union, terdapat modul-modul khusus yang perlu dikuasai agar seseorang dapat memiliki kompetensi untuk duduk dalam jajaran kepengurusan, kepengawasan, dan manajemen credit union.

Ketiga, mengintegrasikan program CSR untuk pengembangan ekonomi lokal dengan program lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Contohnya, mendorong warga penerima manfaat program CSR untuk membangun ketahanan keluarga dan mereduksi kerentanannya dengan memupuk modal bersama di credit union. Warga masyarakat dengan basis hitungan kepala keluarga (KK) tidak diberikan uang tunai secara cuma-cuma, melainkan dalam bentuk simpanan atau tabungan. Contohnya, bantuan beasiswa pendidikan tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk simpanan. Warga dapat memanfaatkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman pendidikan yang akan dikembalikan ke credit union dalam bentuk angsuran. Dengan demikian dana bantuan beasiswa tersebut tidak pernah habis, melainkan akan terus berkembang dalam bentuk simpanan, karena memperoleh jasa simpanan atau angsuran serta dalam bentuk Surplus Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap akhir tahun.

Keempat, desain program pemberdayaan ekonomi dari CSR perusahaan perlu membangun linkage antara aspek-aspek lain yang menjadi tumpuan perkembangan usaha mikro, yaitu pengembangan kapasitas, pengadaan bahan-baku, dan akses pasar. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis, umumnya program pemberdayaan usaha mikro tertatih-tatih dalam membangun aspek yang terakhir, yakni akses ke pasar. Meski disebut terakhir, justru aspek inilah yang harus dipetakan sejak awal sebagai sebuah milestone penting yang harus dicapai. Linkage harus dibangun antara para pelaku usaha mikro (anggota credit union) yang berada pada sisi supply dengan para pemanfaat produk yang berada pada sisi demand. Ini yang kerap terlupakan. Akibatnya, program pemberdayaan usaha mikro justru berjarak dengan kebutuhan pasar. Dan program pun hanya “jalan di tempat” saja.

Epilog: Menuju Keberdayaan Masyarakat

Mengandaikan bahwa credit union menjadi perangkat untuk membangun keswadayaan warga penerima manfaat program CSR dan mereka terdorong untuk membangun kekuatan ekonominya melalui pemupukan simpanan dan modal usaha, tentunya akan berkontribusi dalam penurunan persepsi bahwa untuk bisa membuat usaha maju, dana bantuan CSR-lah yang diandalkan. Untuk itu, tiga pilar credit union yang juga bersifat universal, yakni pendidikan, keswadayaan, dan solidaritas, harus selalu digaungkan dalam program-program CSR untuk pemberdayaan masyarakat.

Tiga pilar tersebut menjadi semacam prasyarat fundamental yang diperlukan untuk membangun kesadaran aktif warga penerima manfaat program CSR hingga akhirnya menuju keberdayaan yang sejati. Tinggal mana yang menjadi pilihan, membuat keswadayaan berkelanjutan atau membuat ketergantungan berkelanjutan. Pilihan ada di tangan para perancang dan pelaku program CSR.

Sumber Bacaan

• AM Lilik Agung (ed.). 2012. Credit union: Kendaraan Menuju Kemakmuran – Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
• Ayub Barombo et al. 2012. Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi Credit Union (CU): Studi pada CU Khatulistiwa Bakti – Pontianak. Pontianak: Universitas Tanjung Pura.
• Badan Pusat Statistik. 2014. Berita Resmi Statistik No. 38/05/Th. XVII, 5 Mei 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
• Badan Pusat Statistik. 2014. Perkembangan Beberapa Indikator Sosial-Ekonomi Indonesia:Februari 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
• Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro. 2005. Keuangan Mikro: Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah. Jakarta: Gema PKM Indonesia.
• Bambang Ismawan (ed.). 2012. Membangun Indonesia dari Desa melalui Keuangan Mikro. Jakarta: Gema PKM Indonesia.
• Banking with the Poor Network. 2009. Microfinance Industry Report: Indonesia. (tanpa kota): Citi Foundation, BWTP Network, FDC, SEEP Network.
• Bayu Krisnamurthi. 2002. Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat. Jakarta: Jurnal Ekonomi Rakyat.
• FY Khosmas. (tanpa tahun). Ekonomi Kerakyatan Baru (Gerakan Credit Union di Kalimantan Barat). Pontianak: Universitas Tanjung Pura.
• Gema PKM Indonesia. 2003. Kemiskinan dan Keuangan Mikro. Jakarta: Gema PKM Indonesia.
• Gert van Maanen. 2004. Microcredit: Sound Business or Development Instrument. Hoevelaken Netherland: SGO Uitgeverij.
• H. Woeryanto. 2004. Credit Union untuk Anda. Jakarta: Yayasan Bekatiga Indonesia.
• Ibnoe Soedjono.2007. Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri. Jakarta: LSP2I-ISC.
• ISO. 2010. ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. Geneva: ISO Copyright Office.
• Rochman Achwan. 2007. Microfinance Institution, Social Capital, and Peacebuilding:Evidence from West Kalimantan, Indonesia. Jakarta: Center for Research on Inter-group Relations and Conflict resolution (CERIC) University of Indonesia.
• Tulus Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi di Era Modernisasi Ekonomi. Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.

Karya tulis ini diajukan untuk kompetisi Indonesia Best CSR Manager dalam event "Indonesia CSR Award 2014" yang diselenggarakan oleh Kemenkokesra dan Corporate Forum for Community Development (CFCD) dan memperoleh penghargaan sebagai pemenang ke-3
 

Credit Union: Gerakan Berbagi Sukacita

Oleh: Ditto Santoso

 

Beberapa waktu lalu, saya didatangi tamu sepasang suami-istri yang sudah berusia senja. Keduanya anggota credit union (di Indonesia diterjemahkan sebagai “koperasi kredit”). Bapak-ibu ini bermaksud menanyakan perihal pinjaman untuk pengembangan usaha mereka. Sang bapak yang pensiunan bahu-membahu dengan istrinya menjalankan usaha produksi dan penjualan makanan kecil yang dititipkan ke toko-toko atau warung-warung. Sebagian anak mereka telah bekerja, berkeluarga, dan tinggal bersama keluarganya sendiri. Tinggal satu anak saja yang tinggal bersama mereka, itupun sudah memiliki penghasilan sendiri. Meski anak-anaknya sudah hidup mandiri, mereka sebagai orang tua tidak mau menyandarkan diri begitu saja kepada anak-anaknya. Mereka memilih untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di masa senjanya. Saya pun memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai proses pengajuan pinjaman serta membantu menyimulasikan perhitungan angsuran dan jasa pinjaman. 

Di lain hari, seorang ibu dari dua anak datang ke rumah saya. Ibu ini mengutarakan niatnya untuk mengajukan pinjaman. Anak sulungnya yang baru lulus SMA hendak mendaftar di perguruan tinggi. Ternyata tabungan sang ibu selama beberapa waktu untuk mempersiapkan dana pendaftaran kuliah belumlah mencukupi. Oleh karenanya, sang ibu mengajukan pinjaman ke credit union untuk memperoleh tambahan dana. Ia merasa bersyukur karena di saat mendesak, keanggotaannya di credit union memungkinkan dirinya untuk mengakses pinjaman secara mudah, tidak berbelit-belit, dan dengan skema angsuran yang tidak memberatkan.

Berkaca dari dua pengalaman tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap tahap kehidupan individu atau keluarga memiliki dinamika dan tantangannya masing-masing. Siklus hidup manusia berawal dari kelahiran, tumbuh sebagai anak, kemudian dewasa, bersekolah, memasuki dunia kerja, menikah, memiliki anak, menyekolahkan anak, menikahkan anak, memasuki masa pensiun, hingga kembali kepada Sang Penciptanya. Dalam setiap tahap kehidupan tersebut tak pelak dibutuhkan sumberdaya, baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Perlu disadari bahwa tidak semua diantara kita memiliki kesadaran atau terbiasa untuk mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum  kebutuhan itu muncul. Dalam semua tahapan kehidupan inilah credit union memberikan dirinya sebagai wahana pendukung proses peningkatan kualitas kehidupan pribadi maupun keluarga. 

Kehadiran credit union tidak sekadar memberikan pinjaman. Credit union mendorong anggotanya pertama-tama untuk menabung. Mengapa? Karena credit union mendorong anggotanya untuk membangun keswadayaan atau dengan kata lain seperti pasangan suami-istri di atas yang ingin berdikari. Ini sesuai dengan salah satu pilar credit union, yaitu swadaya. Sementara kedua pilar lainnya ialah pendidikan dan solidaritas.

Melalui pendidikan, credit union mendorong anggotanya untuk mengelola keuangan pribadi atau keluarga dengan lebih tertata. Hal ini diwujudkan dalam modul pendidikan dasar bagi anggota yang baru bergabung. Dari segi produk, credit union yang sudah berkembang juga mendiversifikasi produknya untuk membantu pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga. Beragam produk dirancang, tak sekadar produk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, serta pinjaman saja. Contohnya simpanan harian, simpanan berjangka, simpanan pendidikan, simpanan hari raya, simpanan naik haji, simpanan ziarah, simpanan hari tua, dan lain-lain. Produk pinjaman pun dapat divariasikan menjadi pinjaman untuk kesejahteraan, pinjaman kapitalisasi, pinjaman pendidikan, pinjaman usaha, pinjaman investasi, pinjaman darurat, dan lain-lain. 

Mengamalkan pilar solidaritas, credit union memfasilitasi kebutuhan anggotanya terhadap sumberdaya finansial. Dengan pengelolaan yang efektif, credit union mengelola dana yang terkumpul dari simpanan anggotanya. Anggota bisa mengajukan pinjaman melebihi simpanannya apabila memenuhi persyaratan. Dari mana dananya? Tentu saja dari simpanan semua anggota yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, credit union juga memberikan jaring pengaman berupa asuransi Daperma (Dana Perlindungan Bersama) yang menjamin pinjaman anggota ketika yang bersangkutan meninggal. Banyak credit union juga mendiversifikasi dengan model dana solidaritas bagi anggota yang sakit dan diopname di rumah sakit.

Menjalankan pilar-pilar pendidikan, swadaya, dan solidaritas untuk memfasilitasi anggotanya dalam berbagi sukacita dengan sesamanya, credit union berkembang dinamis di Indonesia. Per akhir tahun 1970, tercatat baru ada 9 credit union primer dengan jumlah anggota 763 orang dan  jumlah simpanan Rp 1.259.187. Berdasarkan informasi dari website Inkopdit (Induk Koperasi Kredit Indonesia), pada bulan Juni 2012 di Indonesia telah berkembang 957 credit union primer dengan jumlah anggota 1.962.250 orang, jumlah simpanan Rp 12,55 trilyun, dan jumlah pinjaman beredar Rp 11,18 trilyun.

Credit Union Dian Padua yang dibentuk di wilayah paroki kita sejak 18 Desember 2005 telah memiliki anggota 400 orang, jumlah aset per 31 Desember 2014 Rp 1,5 milyar, dan pinjaman yang telah dikucurkan sejak berdiri sejumlah Rp 6,8 milyar. Dengan jumlah nominal tersebut tentu dapat terbayangkan anggota yang terbantu dalam mengembangkan usaha, membiayai pendidikan anak, merenovasi rumah, memiliki tabungan untuk hari tua, dan sebagainya. Inilah solidaritas yang dibangun dalam credit union. Inilah berkat dan sukacita yang dikelola dalam credit union untuk dapat dibagikan diantara sesama anggota yang membutuhkan.

Saya, istri, dan anak-anak saya sudah menjadi anggota dari gerakan berbagi sukacita melalui credit union. Bagaimana dengan Anda?

Artikel dimuat di Buletin Warta Thomas edisi khusus Paskah 2015

Merencanakan Keuangan Keluarga, Mengelola Berkat Tuhan

Oleh: Ditto Santoso

Mengapa Keuangan?

Pernahkah terpikir oleh Anda berapa banyak kata “uang” ditemukan dalam Alkitab? Berdasarkan beberapa sumber, terdapat lebih dari 700 ayat yang secara langsung menunjuk pada penggunaan uang dan lebih dari 175 kali kata “uang” muncul dalam Alkitab. Jumlah ini belum termasuk istilah-istilah yang menyangkut dengan mata uang, seperti dinar, talenta, duit, dan sebagainya. Kata “kaya” muncul lebih dari 100 kali, kata “hutang” muncul 50 kali. Informasi ini dapat terus bertambah jika memasukkan kata-kata yang terkait dengan aset atau kekayaan seseorang atau tokoh dalam Alkitab. Misalnya ternak, tanah, emas, rumah, dan lain-lain. Beberapa hal yang disebut terakhir merupakan indikator kekayaan orang pada zaman dahulu dan beberapa diantaranya masih relevan di masa kini.

Pernahkah Anda memperhatikan, seberapa sering Yesus berbicara mengenai uang, kekayaan, atau menggunakan simbol-simbol dalam perumpamaan yang Ia sampaikan dalam pengajarannya kepada para murid ataupun orang banyak. Dalam beberapa perikop, dapat ditemukan Yesus menggunakan simbol-simbol berupa aset atau kekayaan pribadi hal-hal tersebut, misalkan Matius 18:23-35; 13:44-46; 20:1-16; 25:14-30; dan Lukas 7:40-43; 12:13-34; 16:1-13; 19:11-27. Demikian pula dalam kotbah di bukit, Yesus juga memasukkan pokok bahasan tentang harta kekayaan (bdk. Matius 6: 19).

Memandang bahwa banyak ayat dan perikop dalam Alkitab yang menyinggung soal uang maupun kekayaan, sekilas dapat dipahami mengapa ini menjadi penting dibahas. Uang dan kekayaan merupakan hal duniawi yang dekat dengan kehidupan manusia. Karena unsur kedekatan itulah, sangat mungkin bagi Allah dalam menyampaikan firman-Nya menggunakan analogi-analogi yang dekat dengan kehidupan manusia agar lebih mudah dicerna. Bahkan secara langsung, Allah berbicara bahwa umat-Nya perlu memiliki cara pandang tersendiri terhadap uang. Mengapa demikian? Karena uang bisa menjadi jalan untuk menyalurkan berkat Tuhan (bdk. 2 Korintus 9: 6-8) atau bisa menjerumuskan manusia dalam kesulitan dan kejahatan (bdk. 1 Timotius 6: 10). Karena itu, pengelolaan keuangan pribadi ataupun keluarga patut menjadi perhatian penting, termasuk dalam karya pelayanan Gereja. Umat Allah diharapkan dapat mengelola keuangan secara bijak, sehingga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan dan menyalurkan berkat Tuhan. Dan tentu saja, uang bukanlah tujuan, melainkan cara, karena yang terpenting justru adalah mengumpulkan harta di Surga (bdk. Matius 6: 19-20, Lukas 12: 16-21).

Perencanaan Keuangan Keluarga dan Berkat Tuhan

Pada masa sekarang ini, masyarakat harus berhadapan dengan konsumerisme yang meluas. Orang didorong untuk berbelanja banyak hal, termasuk hanya untuk memuaskan nafsu memiliki saja. Diskon bertebaran dimana-mana (bahkan menumpang label suci dengan menjual “Christmas Sale” atau “Lebaran Sale”), produk-produk yang uptodate selalu menantang untuk dibeli, selalu memancing orang untuk “lapar mata”. Akibatnya, jika tidak pandai-pandai dalam mengelola keuangan keluarga, bukan tak mungkin akan terjebak dalam arus besar konsumerisme ini. Lantas, keluhan semacam inilah yang akan terdengar, “Aduuh! Bagaimana, sih? Gaji sudah naik, penghasilan tambahan sudah di tangan. Kenapa ya selalu saja tidak cukup? Habis bulan, habis duit. Jangankan menunggu bulan habis. Pertengahan bulan saja sudah habis?!”

Pernah berada dalam situasi seperti ini? Kira-kira, apa sebabnya? Manakah diantara faktor-faktor ini yang mempengaruhi ketidakcukupan penghasilan setiap bulannya. Inflasi yang lebih tinggi? Hutang yang berlebih? Gaya hidup? Pengeluaran yang besar pasak daripada tiang? Inikah masalah yang umum dihadapi oleh keluarga di Indonesia? Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya?

Pada titik inilah sebenarnya dibutuhkan sebuah perencanaan keuangan keluarga (family financial planning) yang bijak. Kembali pada pertanyaan, mengapa diperlukan? Karena sesungguhnya keuangan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, bukanlah pertama-tama karena hasil kerja kerasnya, melainkan adalah berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik (bdk. Matius 25: 14-30).

Perencanaan keuangan keluarga merupakan proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Cara pencapaiannya bisa dalam bentuk memburu pendapatan, menabung, ataupun melakukan investasi. Tahap-tahap yang perlu dilakukan diantaranya mengetahui dimana posisi keuangan keluarga saat ini, menetapkan tujuan keuangan keluarga, merancang anggaran, dan akhirnya melaksanakan. Ketika proses pelaksanaan telah berjalan pun, review perlu dilakukan untuk melihat kembali sejauh mana rencana yang ada perlu disesuaikan.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan keluarga ialah pertama-tama membangun habitus positif untuk melakukan perencanaan itu sendiri. Yesus sendiri pernah menyampaikan pentingnya perencanaan (bdk. Lukas 14: 28-30). Sering kali kita dihadapkan pada pertanyaan ”untuk apa?” atau ”kalau uangnya tidak ada, untuk apa dilakukan perencanaan?”. Niat untuk membangun kebiasaan positif perlu dibangun didepan. Ketika kebiasaan itu terbentuk, maka pengelolaan keuangan dapat dengan mudah dilakukan. Apa yang terjadi jika tidak ada perencanaan atau tidak disiplin dalam menjalankan perencanaan itu? Keluarga akan mudah tergoda untuk melakukan pengeluaran keuangan yang tak perlu, bukan prioritas. Jika dibiarkan terus-menerus, neraca keuangan keluarga akan oleng pula. Pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Inspirasi dari A’a Gym tepat untuk membangun habitus baru yang positif ini, ”Mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah sekarang.”

Hal berikutnya yang perlu menjadi landasan dalam membangun perencanaan keuangan keluarga ialah komunikasi keluarga. Sebuah proses perencanaan akan berjalan baik jika komunikasi keluarga terbangun dengan baik. Keuangan keluarga bukanlah semata-mata urusan suami atau istri saja, melainkan dibangun dalam semangat kasih dan kebersamaan. Dari diskusi diantara keduanya, akan terpetakan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta apa yang bisa dilakukan untuk memenuhinya.

Memilah dan memilih untuk menyusun prioritas melakukan hal penting yang dilakukan dalam perencanaan keuangan keluarga. Perlu dibedakan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Apakah pos pengeluaran ini harus dipenuhi secepatnya? Apakah akan terjadi sesuatu yang mengancam kehidupan keluarga jika pengeluaran ini tidak dilakukan? Apakah jika pos pengeluaran ini tidak dipenuhi akan berakibat pada goyangnya aktivitas-aktivitas utama seperti usaha keluarga? Tentu akan banyak pos pengeluaran yang akan dipenuhi. Tentu hal ini harus dikelola secara bijak, apalagi ketika semuanya benar-benar merupakan kebutuhan. Perlu ditetapkan tingkat prioritasnya, diatur jadual pengeluarannya. Utamakan pos-pos tabungan dan investasi setelah kewajiban-kewajiban dibayarkan.

Last but not least, sudahkah dialokasikan pengeluaran untuk tabungan? Sangat dianjurkan untuk menempatkan pos tabungan sebagai pos pengeluaran yang wajib sifatnya. Dengan sifat yang demikian, maka pos tabungan sebaiknya dikeluarkan di awal ketika penghasilan diterima, bukan diambilkan dari sisa dana sesudah semua pengeluaran selesai dilakukan. Satu hal yang terpenting, ini tidak hanya berlaku untuk tabungan duniawi saja (tabungan dan investasi), melainkan juga tabungan surgawi. Sudahkah dialokasikan untuk kolekte atau persembahan  bagi Tuhan, karena inilah yang sesungguhnya menjadi “penjamin” keberlimpahan manusia di dunia (bdk. Matius 6:1-4; 2 Korintus 9: 6-15).

Tuhan memberkati kita semua dan selamat Paskah.

Penulis adalah Panitia Pendidikan CU Dian Padua

Artikel dimuat di Warta Paroki St.Thomas, Kelapadua, Depok, edisi khusus Paskah 2013